Jaminan Kesehatan Nasional
Jaminan Kesehatan Nasional

Saya mencoba membagikan tulisan ini, tulisan tentang seputar salah satu kepesertaan BPJS Kesehatan yakni peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) dimana peserta PBI adalah dulunya pemegang kartu Jamkesmas, yang saat ini dileburkan ke dalam kepesertaan BPJS Kesehatan peserta PBI Jaminan Kesehatan Nasional. Yuuk mari kita simak baik-baik….

Berdasarkan Kepmensos nomor 170/HUK/2015 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan tahun 2016, Kabupaten Bantul mendapatkan quota sebanyak 500.101 jiwa peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN) dari dana APBN. Dan berdasarkan Permensos No. 5 th 2016 tentang Pelaksanaan PP No. 76 th 2015 tentang Perubahan atas PP No. 101 th 2012 , tentang Penerima Bantuan Iuran Jam-Kes, peserta PBI JKN harus dilakukan verifikasi dan validasi setiap tahun minimal 2x atau berdasarkan kebutuhan.

Dinas Sosial Kab. Bantul telah melaksanakan Sosialisasi verifikasi dan validasi data peserta PBI JKN th 2016 pada tanggal 11 Oktober 2016 s.d 20 Oktober 2016 di 17 Kecamatan.

Dalam sehari Dinas Sosial menugaskan 3 Tim melaksanakan sosialisasi di 3 kecamatan. Tim Sosialisasi terdiri dari empat elemen/ badan / kedinasan : Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Bappeda dan BPJS. Berikut beberapa tugas dari keempat elemen tersebut ;

  1. BPJS memberikan materi tentang Prosedur Pelayanan BPJS, hak dan kewajiban peserta serta Prosedur pengurusan bayi dari ibu peserta PBI JKN.
  2. Bappeda memberikan materi tentang kriteria kemiskinan dan tugas TKP Dusun dan TPK Desa dalam kegiatan verival data PBI JKN.
  3. Dinas Kesehatan memberi materi tentang jenis jaminan kesehatan yang ada di Kabupaten Bantul.
  4. Dinas Sosial memberikan materi dan petunjuk tentang teknis dalam melaksanakan verifikasi data peserta PBI JKN. Data yang bisa diubah atau dikeluarkan dari data adalah yang meninggal, mampu, pindah keluar kab. Bantul, menjadi peserta JKN yang lain, ganda, dan data tidak ditemukan. Sedangkan sebagai pengganti dari peserta yang dikeluarkan, diusulkan dari warga miskin yang blm punya kartu jaminan, dari keluarga inti yang belum terdaftar, pekerja penerima upah yang kena PHK dan 6 bulan belum bekerja, dll.

 

Setelah mendapatkan sosialisasi, kadus beserta TPK dusun melaksanakan verifikasi data. Langkah selanjutnya adalah Musyawarah Desa validasi PBI JKN dengan jadwal tgl 10 Nopember – 15 Nopember 2016. Pengumpulan hasil musdes ke Dinas Sosial tanggal 14 Nop – 18 Nopember 2016 selanjutnya akan dilaporkan menjadi perubahan dan usulan PBI JKN Kabupaten Bantul ke Kemensos melalui Dinas Sosial DIY.

 

(Dinsos/Bt)

Advertisements